Kepala Kepolisian Indonesia tentang Pemecatan Polisi Korup yang Salah Terkait de

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk membersihkan integritas kepolisian. Ia memecat anggota yang korup untuk membangun kepercayaan kembali. Namun, ada kritik karena beberapa perwira tinggi belum dipecat meski terlibat korupsi.

Jenderal Listyo mengatakan, siapa pun yang korup atau melanggar hukum di Polri akan dihukum. Termasuk pemecatan. Menurut Surat Telegram Kapolri Nomor 2407, netralitas Polri sangat penting¹. Siapa pun yang melanggar bisa dipecat².

Garis Besar

• Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen pada integritas kepolisian.
• Pemecatan anggota bermasalah sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
• Kritik terkait kasus perwira tinggi yang belum dipecat walaupun terlibat pelanggaran.
• Netralitas personel Polri ditegaskan dalam peraturan kepolisian.
• Sanksi tegas, termasuk pemecatan, terhadap personel yang melanggar netralitas dan integritas.

Pengantar Tindakan Pemecatan Polisi Korup

Tindakan disipliner kepolisian penting untuk integritas Polri. Contohnya, pemecatan AKBP Raden Brotoseno menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi. Kapolri menegaskan, korupsi tidak diperbolehkan di Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya tindakan disipliner. “Tidak ada tempat bagi pelaku korupsi di dalam Polri,” ujarnya.

Polri bertanggung jawab kepada Presiden secara organisasi dan kepada Praperadilan secara personal³. Pihak yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidana dan administratif³. Polri berada di bawah Presiden sejak Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002⁴. Sejak 1 Juli 2000, Polri menjadi departemen mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden⁴.

Polri memiliki berbagai fungsi di Indonesia, termasuk pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum⁴. Sumber hukumnya meliputi UUD 1945 dan Peraturan Presiden³.

Pemecatan harus diikuti dengan pemberantasan korupsi yang terus-menerus. Banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hukum terjadi di Polri setiap tahun³. Pemecatan AKBP Brotoseno adalah langkah awal, namun perlu diikuti dengan upaya lain untuk menjaga etika dan profesionalisme di Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Konsistensi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu konsisten dalam menegakkan hukum. Ia menangani kasus pejabat kepolisian yang melanggar hukum dengan tegas. Tujuannya agar semua anggota Polri patuh pada aturan dan memberikan contoh yang baik.

Penilaian Pengamat terhadap Tindakan Pemecatan

Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian, mengatakan pentingnya konsistensi dalam menegakkan hukum di Polri. Tindakan tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas Polri.

Kasus Perwira Tinggi yang Belum Dipecat

Beberapa perwira tinggi seperti Napoleon Bonaparte, Teddy Minahasa, dan Prasetijo Utomo masih belum dipecat. Mereka terlibat dalam kasus suap dan narkoba. Ini menimbulkan perdebatan tentang konsistensi penegakan hukum di tingkat atas Pati Polri.

Bambang Rukminto mengatakan, ada kasus dengan kejahatan besar yang melibatkan pejabat tinggi. Oleh karena itu, tindakan yang lebih tegas diharapkan. Ini untuk menerapkan standar yang sama bagi semua anggota Polri⁵.

Tanggapan Presiden Joko Widodo

Pada tanggal 26 September 2022, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya reformasi hukum di Indonesia. Ia memberi arahan kepada Kapolri untuk menangani pelanggaran kepolisian dengan tegas dan disiplin⁶.

Arahan Presiden kepada Kapolri

Presiden Joko Widodo memberi arahan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta agar Kapolri bersikap tegas terhadap pelanggaran anggota kepolisian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Salah satu langkahnya adalah membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini terdiri dari 38 ahli dan tokoh, dibentuk melalui SK No. 63 Tahun 2023⁶. Mereka bekerja dari Juni hingga Agustus 2023, mengumpulkan data dan berdiskusi dengan berbagai pihak⁶.

Penegasan dalam Menindak Pelanggaran

Instruksi Presiden juga mencakup langkah-langkah tegas dalam pemberantasan judi daring dan penyalahgunaan narkoba. Tujuannya adalah memperkuat fungsi Korps Bhayangkara dalam melayani masyarakat.

32 kelompok masyarakat sipil telah mendukung Tim Percepatan Reformasi Hukum⁶. Mereka berperan penting dalam penanganan pelanggaran kepolisian.

Rekomendasi termasuk reformasi peradilan dan penegakan hukum. Ini termasuk revisi UU KPK dan pembatasan anggota Polri di K/L/D. Fokus utama adalah memanfaatkan sistem TI dalam administrasi penanganan perkara pidana dan penghentian penyidikan yang berlarut-larut⁶.

Penegakan disiplin yang ketat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas Polisi. Meskipun ada tantangan, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses reformasi berjalan transparan dan bertanggung jawab Rekomendasi Reformasi Hukum⁶.

Masalah Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi topik utama. Buku “Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan” diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada Juli 2017. Buku ini menyoroti bagaimana budaya dan etika mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Buku ini berisi pemikiran dari anggota Komisi Yudisial, pakar, dan praktisi hukum tentang etika dan budaya hukum⁷.

Kasus Penegakan Hukum yang Inkonsisten

Polri sering kali dianggap hanya mencitra, tidak memberikan keadilan yang sebenarnya. Kasus-kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak konsisten. Tindakan yang diambil tidak adil, menunjukkan ketidakadilan yang besar di Indonesia. Persepsi masyarakat terhadap Polri juga terganggu oleh inkonsistensi ini.

Tanggapan Masyarakat terhadap Penanganan Kasus

Masyarakat merasa tidak puas dengan penanganan kasus oleh Polri. Mereka percaya bahwa inkonsistensi menunjukkan kebijakan yang lemah. Badan Pembinaan Hukum Nasional merekomendasikan evaluasi regulasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia⁷.

Integritas dan Akuntabilitas di Tubuh Kepolisian

Integritas dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Dengan meningkatkan integritas Polri, kita bisa menjaga citra polisi yang baik. Ini juga membantu menerapkan keadilan hukum dengan baik.

Langkah-langkah dalam Meningkatkan Integritas

Untuk meningkatkan integritas Polri, kita perlu membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum⁸. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2 Th 2002) adalah dasar utama untuk memperkuat keteladanan dan profesionalisme polisi⁸.

Kerjasama dengan masyarakat juga penting untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. Ini membantu membangun citra Polri yang baik di mata masyarakat⁸.

Pelaksanaan Tindakan Akuntabilitas

Itwasda bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kepolisian dan menerima keluhan masyarakat⁹. Untuk sukses, penting ada koordinasi antar unit dan dukungan dari masyarakat⁹. Namun, kita juga harus mengatasi tantangan seperti keterbatasan wewenang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme keluhan⁹.

Keberhasilan tindakan akuntabilitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini juga membantu meningkatkan layanan kepolisian yang profesional dan terpercaya⁹.

Reformasi Birokrasi dalam Kepolisian

Reformasi birokrasi di kepolisian sangat penting untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi. Program Reformasi Birokrasi Gelombang II Polri dimulai pada 2011-2014. Tujuannya adalah mengintegrasikan strategi Polri ke dalam Renstra Polri 2010-2014 dan revitalisasi Polres Pariaman serta afiliasinya¹⁰.

Program ini fokus pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional. Area-area ini meliputi Organisasi, Prosedur Kerja, Regulasi Legislatif, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu, juga termasuk Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Mind Set dan Culture Set¹⁰.

Program ini melibatkan 9 inisiatif. Inisiatif-inisiatif ini mencakup restrukturisasi organisasi, pengaturan prosedur kerja, dan pengaturan regulasi legislatif. Program ini juga meliputi peningkatan kualitas layanan publik dan pengaturan manajemen sumber daya aparatur¹⁰.

Usaha untuk Mengurangi Korupsi

Upaya mengurangi korupsi melibatkan reorganisasi struktural di Polres Pariaman. Dalam reorganisasi ini, dibentuk unit-unit baru seperti Polair, Poliklinik, dan Seksi Hukum. Tujuannya adalah untuk memenuhi Perkap 23 Tahun 2010¹⁰.

Program pengaturan legislasi bertujuan menciptakan regulasi yang lebih teratur. Program ini melibatkan identifikasi dan sosialisasi regulasi-relese keyakinan. Tujuannya adalah untuk mendukung kerangka regulasi yang kondusif¹⁰.

Pentingnya Reformasi dan Transparansi

ICW menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Merekomendasikan peninjauan ulang terkait pemberhentian Tidak Dengan Hormat anggota Polri. Tujuannya adalah menghapuskan syarat persidangan KKEP dalam kasus korupsi¹¹.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2003 penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa reformasi yang signifikan, usaha mengurangi korupsi tidak akan efektif. Polri terus meningkatkan pelayanan publik, seperti layanan SKCK dalam satu hari dan pengelolaan komplain publik¹¹.

Kepala Kepolisian Indonesia tentang Pemecatan Polisi Korup yang Salah Terkait de

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil keputusan pemecatan terhadap anggota Polri yang korup. Ini menunjukkan sikap tegas dalam menindak pelanggaran. Langkah ini penting untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme di Polri.

Kasus-kasus yang Melibatkan Anggota Polri

Salah satu kasus menonjol adalah pemecatan Brigpol Richo Rouland de Fretes. Ia diberhentikan karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari¹². Upacara PTDH digelar di lapangan apel Mapolres Maluku Tengah pada Rabu, 20 Maret 2024¹².

Keputusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011¹². Upacara dipimpin oleh Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir¹².

Langkah-langkah yang Ditetapkan Kapolri

Akbp Raden Brotoseno diberhentikan karena terlibat kasus korupsi di Ketapang, Kalimantan Barat¹³. Keputusan ini diambil oleh KKEP pada 8 Juli 2022 dan dikonfirmasi oleh Kabag Penum Divisi Humas Pori Kombes Pol Nurul Azizah pada 14 Juli 2022¹³.

Pemecatan Brotoseno menunjukkan komitmen Polri dalam menindak anggota yang mencoreng nama baik institusi¹³.

Penegakan hukum ketat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003¹. Kode Etik Polri juga menegaskan aturan netralitas yang harus ditaati¹.

Surat Telegram Kapolri Nomor 2407 memperkuat penegakan netralitas¹.

Polri berharap kebijakan pemecatan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menegakkan integritas di dalam tubuh kepolisian¹. Kebijakan ini penting untuk mencegah kasus polisi yang mencoreng institusi di masa mendatang.

Baca selengkapnya tentang kasus Brigpol Richo Rouland de Fretes di sini

Kasus Langgar Etik dan Tindakan Disipliner

Belakangan ini, kasus langgar etik kepolisian sering dibahas. Banyak anggota Polri dituding pelanggaran yang memerlukan peninjauan kembali. Tujuannya adalah memastikan tindakan disiplin sesuai dengan nilai-nilai integritas dan standar disiplin.

Sejak Mei 2021 hingga Juni 2022, 16 kematian terjadi akibat dugaan penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan¹⁴. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. KontraS mencatat 118 kejadian polisi menggunakan kekuatan berlebihan¹⁴.

Peninjauan kembali sering diperlukan karena adanya dakwaan baru atau bukti baru terhadap anggota polri. Amnesty International menyoroti pelanggaran polisi, seperti penggunaan senjata api berlebihan dan penyiksaan¹⁵. Laporan ini menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas yang kuat.

Insiden di Stadion Kanjuruhan Oktober mengakibatkan 135 kematian, termasuk 43 anak, akibat gas air mata¹⁴. Peninjauan kembali membantu menemukan keadilan dan memulihkan kepercayaan terhadap kepolisian.

Kritikus menyoroti kelemahan mekanisme disiplin internal Polri dan proses pengaduan¹⁵. Amnesty International merekomendasikan perbaikan sistem akuntabilitas dan proses pengawasan yang lebih transparan. Tindakan disipliner yang tepat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Polri telah merespon dengan reorganisasi untuk menyesuaikan distribusi kekuasaan, seperti pada tahun 1994¹⁶. Reorganisasi ini diharapkan mendukung kinerja yang lebih baik dan penguatan disiplin internal.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat laporan Human Rights Watch. Laporan ini memberikan gambaran tentang tantangan perempuan dan anak-anak di Indonesia.

Pemberantasan Judi dan Narkoba oleh Kapolri

Pemberantasan judi online dan penyalahgunaan narkoba adalah prioritas Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan peran Polri dalam menumpas kegiatan ilegal. Ini penting untuk menjaga tatanan masyarakat.

Peran Polri dalam Pemberantasan Judi Online

Polri meluncurkan operasi terhadap sindikat judi online. Kinerja mereka menunjukkan komitmen kuat terhadap keamanan. Polri bekerja sama dengan lembaga lain untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Polisi membunuh 60 tersangka pengedar narkoba dari Januari hingga Agustus¹⁷. Petugas BNN membunuh 79 tersangka penyelundup narkoba yang melawan¹⁷. Ini menunjukkan dedikasi Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Kapolri menekankan perlunya tindakan serius terhadap anggotanya yang melanggar aturan. Dalam rapat virtual, Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda dan Kapolres untuk memberikan sanksi berat¹⁸. Ini bertujuan untuk menjaga integritas dan reputasi Polri.

Di paruh pertama tahun ini, ada 65 dugaan penyiksaan oleh Reskrim¹⁷. 5.404 personil polisi mendapat hukuman disiplin karena pelanggaran¹⁷. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam menindak penyalahgunaan narkoba.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat berita ini¹⁷.

Komitmen Polri terhadap Penegakan Hukum

Komitmen Polri terhadap penegakan hukum sangat penting. Ini adalah bagian utama dari tugas dan fungsi Korps Bhayangkara. Penegakan hukum harus berdasarkan profesionalisme, keteladanan, dan ketaqwaan. Ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian⁸.

Tugas Pokok dan Fungsi Korps Bhayangkara

Tugas Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat⁸. Di Polrestabes Medan, Polri menegakkan hukum terhadap pencurian sepeda motor dengan serius¹⁹. Ini menunjukkan pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan⁸.

Di Polrestabes Medan, Polri aktif menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan berat¹⁹. Ini termasuk dalam tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban¹⁹.

Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini berarti keterbukaan dalam menanggapi pelanggaran dan kasus hukum¹⁵. Amnesty International menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas internal yang kuat di kepolisian¹⁵.

Penelitian menunjukkan Polri perlu pendekatan transparan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Ini penting untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat¹⁵. Dengan transparansi, Polri bisa memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat⁸.

Kesimpulan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah penting untuk mengatasi korupsi dan pelanggaran di Polri. Upaya ini bertujuan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat. Dengan fokus pada konsistensi, integritas, dan transparansi, diharapkan akan terjadi perubahan positif.

Penelitian tahun 2013 menunjukkan bahwa Polri bertanggung jawab kepada Presiden dan Peradilan Umum²⁰. Ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam melaksanakan otorisasi dan kewajiban hukum²⁰.

Penyidikan korupsi memiliki batas waktu dua tahun, sesuai Pasal 40 UU KPK²¹. Namun, Pasal 109 KUHAP menyebutkan beberapa alasan untuk menghentikan penyidikan, termasuk ketiadaan bukti dan kadaluwarsa²¹. Dengan isu korupsi yang luas, Polri harus tegas dalam menegakkan hukum.

Kepemimpinan Kapolri yang konsisten sangat penting untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Langkah-langkah ini membantu membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Link Sumber

More Articles

1. Kompolnas awasi anggota Polri jadi saksi sengketa Pilpres 2024 – https://www.antaranews.com/berita/4006959/kompolnas-awasi-anggota-polri-jadi-saksi-sengketa-pilpres-2024
2. PDF – http://e-journal.uajy.ac.id/10700/2/1HK10727.pdf
3. Microsoft Word – 3. Bab I-Bab V-Daftar Pustaka.doc – https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/212/197
4. revisi hukum kepolisian isi.pmd – http://repository.unitomo.ac.id/1809/1/hukum kepolisian-layout.pdf
5. Rakyat Merdeka 6 April 2023 – Flip Book Pages 1-16 | PubHTML5 – https://pubhtml5.com/lcqh/elho/basic/
6. PDF – https://polkam.go.id/konten/unggahan/2023/09/Laporan-Final-Tim-Percepatan-Reformasi_-14-September-2023_1-spasi.pdf
7. PDF – https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/13
8. Microsoft Word – cover + dll – http://eprints.undip.ac.id/17253/1/Edi_Suroso.pdf
9. PDF – https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23353/15135
10. REFORMASI BIROKRASI POLRI – https://polrespariaman.wordpress.com/rbp-2/
11. Laporan Hak Asasi Manusia 2021 – https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2021/
12. Satu Personel Polres Malteng Dipecat – MalukuTerkini.com – https://www.malukuterkini.com/2024/03/20/satu-personel-polres-malteng-dipecat/
13. Brotoseno Dipecat, ICW Dorong Momentum Polri Berantas Polisi Korup – https://www.viva.co.id/berita/nasional/1497856-brotoseno-dipecat-icw-dorong-momentum-polri-berantas-polisi-korup
14. Laporan Hak Asasi Manusia 2022 – https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2022/
15. Urusan Yang Belum Selesai – Akuntabilitas Polisi di Indonesia – https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210132009in.pdf
16. PDF – https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8603/5595/
17. Laporan Hak Asasi Manusia 2017 – https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-hak-asasi-manusia-2017/
18. Kapolri: Jangan Ragu Pecat dan Pidanakan Anggota Yang Melanggar! – MediaSorotMata.com – https://www.mediasorotmata.com/tni-polri/kapolri-jangan-ragu-pecat-dan-pidanakan-anggota-yang-melanggar/
19. PDF – https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/15651/1/191803021 – Jayasyah Putra – Fulltext.pdf
20. Microsoft Word – 3. Bab I-Bab V-Daftar Pustaka.doc – https://media.neliti.com/media/publications/12790-ID-sistem-pertanggungjawaban-hukum-kepolisian-negara-republik-indonesia-secara-orga.pdf
21. PDF – https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54125/45453

Dale J - Network World News

See Full Bio

Integritas Polisi Kapolri Kasus Korupsi DE Keadilan Hukum Korupsi di Kepolisian Korupsi Polisi Pemecatan Polisi Pencopotan Polisi Korup Penegakan Hukum Transparansi Penegakan Hukum

Last modified: July 18, 2024