Presiden akan gelar rapat kabinet pleno di Nusantara

Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat kabinet pleno di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (13/9/2024). Ini adalah lanjutan dari aktivitasnya di IKN sejak Kamis (12/9). Rencana menetap hingga 19 Oktober 2024. Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, menginformasikan rapat ini akan diadakan di Istana Garuda IKN.

Rapat kabinet ini sangat penting. Termasuk pembahasan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Proses transisi ini harus dikawal dengan baik untuk memastikan kebijakan pemerintahan baru berjalan lancar.

Baca selengkapnyatentang perkembangan politik terbaru di Indonesia.1

Takeaways Utama

• Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat kabinet pleno di Nusantara pada 13 September 2024.
• Sidang ini akan berlangsung di Istana Garuda IKN dengan agenda strategis termasuk transisi kepemimpinan.
• Yusuf Permana menyatakan rapat ini melibatkan seluruh menteri dan pejabat tinggi negara.
• Rapat bertujuan memastikan kelancaran peralihan pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan.
• Rapat kabinet ini adalah kelanjutan dari kegiatan Presiden Jokowi di IKN sejak 12 September 2024.
• Dalam sesi ini, strategi dan pelaksanaan program-program pemerintahan baru akan menjadi fokus utama.

Rapat Kabinet Pleno di Nusantara

Rapat kabinet pleno di Nusantara adalah momen penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Akan diadakan di Istana Garuda IKN pada 13 September 2024. Rapat ini akan membahas topik strategis yang penting untuk kemajuan bangsa.

Agenda Utama

Agenda rapat kabinet pleno mencakup topik kritis seperti pembukaan Hotel Swissotel dan pembangunan mal. Topik ini relevan dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Menteri dan kepala lembaga diundang untuk memberikan masukan dan pembaruan terkini.

Setiap kementerian diharapkan melaporkan kemajuan dan rencana ke depan. Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto juga penting. Proses ini perlu pengawalan yang baik untuk memastikan pemerintahan berjalan lancar¹.

Lokasi dan Tanggal

Rapat pleno IKN diadakan di Istana Garuda IKN pada Jumat, 13 September 2024, pukul 09.00 WITA. Lokasi ini simbol pusat pemerintahan baru. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, penting untuk mengetahui target pencapaian hingga Oktober 2024¹.

Presiden Indonesia Akan Memimpin

Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen dengan memimpin sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sidang Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan diadakan di Istana Garuda pada Jum’at (13/9). Ini menunjukkan pentingnya kehadiran Presiden di IKN dalam mengawasi agenda nasional¹.

Partisipasi Presiden Joko Widodo

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat penting dalam sidang ini. Ini terkait dengan transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto¹. Kementerian telah mempersiapkan segalanya, termasuk Kementerian ATR untuk memastikan proses transisi berjalan lancar¹.

Presiden akan memimpin sidang ini sebagai bagian dari kerja di IKN. Kehadirannya di IKN memastikan transisi ke 20 Oktober berjalan sesuai rencana¹.

Kepentingan Rapat Kabinet Pleno

Rapat kabinet pleno sangat penting untuk kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang efektif dan sinkronisasi antar lembaga. Keputusan rapat pleno presiden memperkuat strategi nasional, seperti revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang disepakati DPR².

Perubahan jumlah anggota Wantimpres memberikan pertimbangan maksimal kepada presiden². Ini membantu dalam menghadapi tantangan politik.

Contohnya, pilkada mendatang dengan banyak calon tunggal melawan kotak kosong³. Sistem multi-partai saat ini dievaluasi untuk demokrasi yang lebih sederhana di Indonesia³.

Rapat kabinet pleno adalah forum untuk menetapkan kebijakan pemerintah. Revisi UU Keimigrasian mendapat dukungan dari semua fraksi DPR⁴. Ini menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan saat ini⁴.

Perubahan mencakup penambahan dan perubahan substansi pasal penting. Ini mengatur penggunaan senjata api dan kewenangan pejabat imigrasi⁴.

Kepentingan rapat pleno presiden juga tercermin dari langkah-langkah untuk menyesuaikan regulasi politik dan pemerintahan. Rapat pleno menghasilkan revisi undang-undang vital untuk pemerintahan mendatang. Contohnya, RUU Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada presiden untuk menambah kementerian².

Langkah-langkah strategis ini memastikan presidensi berikutnya memiliki fleksibilitas. Ini untuk menghadapi tantangan masa depan.

Detail Lokasi Rapat di Ibu Kota Nusantara

Rapat kabinet pleno kali ini akan diadakan di Istana Garuda IKN. Istana ini adalah salah satu simbol penting di ibu kota baru. Ini menunjukkan bahwa IKN sudah siap mendukung kegiatan pemerintah pusat.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Wantimpres pada 10 September 2024². RUU ini menetapkan jumlah anggota lembaga penasihat presiden maksimal sembilan orang². Sebagian besar responden dari Kompas mengatakan Wantimpres sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, ada juga yang mengatakan kinerjanya belum optimal².

Istana Garuda IKN

Rapat kabinet pleno diadakan di Istana Garuda IKN menegaskan posisi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap. Lokasi ini menunjukkan kemajuan dan modernisasi Indonesia. Diharapkan, infrastruktur di lokasi ini mendukung rapat yang berjalan lancar dan tertib.

Agenda Rapat Kabinet Pleno

Agenda rapat kabinet pleno kali ini sangat penting. Topik utamanya adalah transisi pemerintahan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan hadir bersama kabinet untuk memastikan semua berjalan lancar¹.

Persiapan dan Materi Rapat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) telah menetapkan target hingga Oktober 2024¹. Kementerian ATR juga menyiapkan data penting untuk pemerintahan baru. Ini penting untuk memastikan rapat berjalan efisien dan produktif.

Acara Lainnya

Di rapat, ada evaluasi rekomendasi berita dan pembahasan tim kabinet baru¹. Presiden Joko Widodo akan memimpin diskusi untuk memastikan transisi lancar. Mereka akan mengeluarkan panduan untuk pemerintahan terpilih¹.

Rapat juga membahas pencapaian Partai Gelora di Pilkada 2024³. Mereka telah menerbitkan 429 Surat Keputusan (SK) rekomendasi. 285 SK sudah disetujui di aplikasi Silon Pilkada, menegaskan posisi mereka dalam pemilihan gubernur dan lainnya³.

Keputusan dalam Rapat Kabinet Pleno

Keputusan rapat kabinet pleno baru-baru ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu keputusan penting adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keimigrasian. Revisi ini disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI⁴. Rapat pleno di kompleks parlemen di Jakarta mendapat dukungan bulat dari setiap fraksi di Baleg DPR⁴.

Perubahan dalam undang-undang ini mencakup sembilan poin utama yang disepakati⁴. Salah satu perubahan penting adalah penambahan substansi baru pada Pasal 3 ayat (4). Ini terkait dengan syarat penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi tertentu⁴. Pemerintah juga menyampaikan 52 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai landasan revisi UU Keimigrasian⁴.

Rapat ini juga membahas penggantian Plt Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri⁵. Penggantian ini akan dilakukan oleh anggota internal partai. Pertimbangan dilakukan terhadap dua kategori pejabat: pejabat aktif saat ini atau pejabat dari tahun sebelumnya⁵.

Partai Golkar memutuskan untuk menetapkan Plt Ketua Umum baru. Ini terjadi dalam dinamika politik yang sedang berlangsung, terutama menjelang pemilihan daerah 2024⁵. Saat ini, Partai Golkar memiliki 11 Wakil Ketua Umum yang memegang posisi penting dalam struktur kepemimpinan partai⁵.

Keputusan rapat kabinet pleno ini diharapkan menjadi landasan strategis. Ini untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Rekomendasi untuk reformasi undang-undang politik sangat penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia⁴.

Peran TNI-Polri dalam Rapat Kabinet Pleno

Peran TNI-Polri dalam rapat kabinet pleno sangat penting. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjukkan komitmen mereka. Mereka mendukung keamanan rapat kabinet dan kebijakan pemerintah¹.

Panglima TNI Menghadiri Rapat

Panglima TNI Agus Subiyanto akan hadir di sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini menunjukkan peran strategis TNI dalam pengamanan⁶. Sidang ini membahas transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dari segi keamanan, TNI-Polri bekerja sama erat. Mereka memastikan sidang tidak menghadapi kendala teknis⁷.

Sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, IKN, sangat penting. Ini adalah momen penting di mana peran TNI-Polri sangat diperlukan. Dengan keberadaan TNI dan Polri di lapangan, keamanan peserta rapat kabinet terjamin selama proses transisi kepemimpinan berjalan.

Keputusan Kebijakan Pemerintah

Pada rapat kabinet pleno, pemerintah membuat beberapa keputusan penting. Keputusan ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan di masa depan.

Keputusan ini akan menjadi panduan bagi semua lembaga negara. Mereka harus melaksanakan program-program strategis yang telah ditetapkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah setuju dengan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara. Ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR⁸. Kesepakatan ini terjadi di rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I pada Senin (9/9/2024) malam⁸.

Sembilan fraksi DPR setuju dengan RUU Kementerian Negara untuk disahkan di paripurna⁸. Hasil pembahasan RUU Kementerian Negara bisa diproses lebih lanjut sesuai peraturan⁸. Baleg mengirim surat kepada Pimpinan DPR untuk segera menjadwalkan pengesahan RUU⁸.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ini akan diawasi ketat. Tujuannya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, kata Fraksi PDI-P⁸. Rapat kerja dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan lainnya⁸.

Menpan RB dan Menkumham hadir dalam rapat tersebut⁸. Baleg dan pemerintah sepakat dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Kementerian Negara⁸. Beberapa usulan dibahas lebih lanjut oleh tim perumus dan tim sinkronisasi⁸.

Dalam peningkatan kualitas SDM, 17 orang dari LUKW PWI Pusat dan 10 orang dari LUKW Universitas Prof Dr Moestopo lulus⁹. Kebijakan yang baik dalam pendidikan dan pelatihan profesional mendukung target pemerintahan.

Presiden Akan Gelar Rapat Kabinet Pleno di Nusantara

Rapat Kabinet Pleno yang dipimpin Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan. Pertemuan ini akan diadakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari Jum’at (13/9). Rapat ini akan berlangsung selama 10 jam¹.

Fokus utama adalah membahas transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini memastikan semua proses berjalan lancar untuk pemerintahan berikutnya¹.

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat kabinet ini sangat penting untuk transisi yang baik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menyiapkan titik referensi untuk pemerintahan baru¹. Ketua Umum Partai Gerindra, Moeldoko, juga mengkonfirmasi semua menteri, termasuk Prabowo Subianto, akan hadir¹.

“Sidang Kabinet Indonesia Maju (KIM) di IKN merupakan fase peralihan yang harus dikawal dengan baik. Proses transisi ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya berjalan lancar,” kata Agus Harimurti Yudhoyono¹.

Tantangan keamanan siber juga akan dibahas dalam pertemuan kabinet. Insiden ransomware “Brain Cipher” yang mengganggu Pusat Data Nasional menjadi alasan serius pemerintah. Mereka akan membahas langkah-langkah perbaikan yang komprehensif termasuk pertahanan siber¹⁰.

Lebih dari 210 institusi pemerintah terganggu oleh serangan ini. Ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pembaruan sistem keamanan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang¹⁰.

Seluruh jajaran kabinet diharapkan siap dan berada dalam kondisi siaga. Partisipasi aktif partai politik sangat penting dalam proses transisi ini. Partai Demokrat diminta lebih berperan dalam masa peralihan kepemimpinan¹.

Transisi Kepemimpinan dalam Sidang Kabinet

Sidang Kabinet Indonesia Maju sangat penting. Ini akan membahas transisi kepemimpinan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Dari Jokowi ke Prabowo

Joko Widodo akan menyerahkan berbagai referensi kepada Prabowo Subianto. Ini untuk memastikan pemerintahan yang lancar dan stabil selama masa transisi¹. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan seluruh anggota kabinet akan hadir untuk mendukung proses transisi¹.

Proses yang Dikawal

Persiapan Pilkada Serentak 2024 sangat penting dalam masa transisi ini¹¹. Sidang ini akan memastikan pengawasan dan pelaksanaan program tetap berjalan di bawah Prabowo Subianto¹. Kolaborasi dengan PWI Babel dan Polda Babel juga penting untuk Pilkada yang aman¹².

Pelaksanaan Kebijakan di Era Akan Datang

Partai politik memegang peran penting dalam memastikan kebijakan di era baru efektif dan transparan. Pengawalan politik sangat krusial, terutama saat ada pergantian kepemimpinan.

Pengawalan oleh Partai Politik

Partai politik memantau kebijakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Misalnya, rapat kabinet perdana di IKN pada 30 Juli 2024 menandai awal pemerintahan baru. Rapat ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari berbagai partai untuk memajukan pembangunan infrastruktur¹³.

Dewan Pers juga memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 6-7 September 2024. 27 peserta dari Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) dan Universitas Prof Dr Moestopo dinyatakan kompeten⁹. M Nasir dan Makali Kumar aktif sebagai penguji, menunjukkan komitmen mereka terhadap era baru di media.

Presiden Jokowi rencananya akan mulai berkantor di IKN sejak Juni atau awal Juli. Ini setelah pasokan air baku tersedia. Dia juga akan menginap di IKN pada 28 Juli untuk mempersiapkan rapat kabinet¹³. Pengawasan oleh partai politik akan terus berlanjut, memastikan kebijakan di era baru berjalan sesuai rencana.

Kehadiran Pejabat Tinggi Negara

Rapat kabinet pleno perdana akan diadakan di IKN Nusantara pada 30 Juli 2024. Pejabat tinggi negara seperti menteri dan kepala lembaga akan hadir. Ini menunjukkan dukungan penuh mereka dalam menyukseskan agenda nasional¹³.

Mereka akan mengunjungi Kantor Presiden IKN di Kalimantan Timur. Kantor ini sudah siap dengan perabotan dari Istana Kepresidenan Jakarta¹³.

Rapat ini merupakan langkah awal pemerintahan baru di era Presiden Prabowo Subianto¹³. Pembangunan IKN terus berlanjut. Anggaran baru mencapai 16,25% dari total Rp 466 triliun, sebagian besar dari APBN¹⁴.

Menteri dan Kepala Lembaga

Semua menteri dan kepala lembaga akan hadir. Mereka akan membahas isu-isu strategis nasional. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara¹⁴.

Pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp 81,027 triliun hingga 2024. Rp 5,32 triliun berasal dari BUMN¹⁴. Partisipasi mereka sangat penting.

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel ini¹³.

Fokus Kebijakan Ekonomi

Rapat kabinet pleno baru-baru ini membahas banyak topik penting. Salah satunya adalah menetapkan target pembangunan dan sasaran ekonomi baru. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah juga memperkirakan peningkatan anggaran karena penambahan kementerian/lembaga baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ini untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan kondisi terkini revisinya⁶

Target dan Sasaran

Beberapa target pembangunan utama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara telah disetujui oleh DPR RI. Ini diharapkan mempercepat proses legislasi dan implementasi kebijakan ekonomi¹⁵. DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah tentang empat revisi undang-undang, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara revisi UU¹⁵.

Pemerintah menunjukkan efektivitasnya dalam menangani penyelundupan dan impor ilegal dengan menghancurkan barang ilegal senilai Rp5 miliar¹⁵. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pengawasan perbatasan. Tujuannya untuk melindungi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat Indonesia¹⁵. Baleg DPR RI juga bangga karena berhasil merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembentukan kementerian baru⁶.

Rapat kabinet pleno ini diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Tujuan utamanya adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal dengan sasaran yang jelas dan terukur.

Proyek Infrastruktur di Nusantara

Salah satu agenda penting dalam rapat kabinet pleno adalah peresmian dan groundbreaking proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Proyek ini mencakup fasilitas seperti hotel dan pusat perbelanjaan, yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan tersebut.

Presiden Joko Widodo berencana untuk bekerja dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya pada 19 Oktober 2024¹⁶. Presiden dijadwalkan akan menghabiskan 40 hari tersisa dari masa jabatan di ibu kota baru¹⁶. Dari tanggal 11 September hingga 19 Oktober 2024, Presiden akan berkantor di IKN, sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka¹⁶.

Peresmian dan Groundbreaking

Acara peresmian proyek di Nusantara tertuang dalam agenda rapat kabinet, termasuk groundbreaking berbagai proyek infrastruktur yang strategis. Salah satunya adalah peresmian proyek-proyek besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut¹⁶. Dalam upaya ini, penting juga untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul. Pembaca dapat merujuk pada artikel panduan kesiapsiagaan untuk informasi lebih lanjut tentang cara menjaga keamanan dan kesiapan dari segi infrastruktur¹⁶.

Untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan proyek infrastruktur, pertimbangan mengenai kebutuhan medis, evakuasi, serta kesiapsiagaan darurat harus terintegrasi dalam rencana pembangunan. Proses peresmian proyek ini juga mencerminkan langkah strategis pemerintah yang berupaya menciptakan ibu kota baru yang terpadu dengan infrastruktur modern¹⁶.

Kolaborasi TNI-Polri dalam Penjaluran Kebijakan

Kolaborasi antara TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keamanan di Ibu Kota Nusantara. Mereka bekerja sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ini termasuk patroli bersama, pengawasan di area publik, dan penanganan situasi darurat.

Pada tahun 2022-2024, TNI dan Polri akan mengawasi area pembangunan seluas 921 hektare. Mereka akan memastikan pembangunan istana presiden dan kantor kementerian berjalan lancar¹⁴. Tujuan mereka adalah untuk menghindari gangguan yang bisa menghambat proyek ini.

Contoh kolaborasi TNI-Polri adalah dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Merauke, Papua Selatan⁹. Kegiatan ini menunjukkan efektivitas kerja sama mereka dalam menjaga keamanan dan menjalankan kebijakan.

Penegakan kebijakan berbasis agama juga penting, seperti saat Idul Adha. Umat Islam diharapkan melaksanakan qurban sebagai bentuk solidaritas¹⁷. TNI-Polri memastikan keamanan selama ibadah ini, sehingga kegiatan sosial berjalan lancar.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan anggaran besar, Rp 81,027 triliun hingga 2024¹⁴. Anggaran ini menekankan pentingnya kerja sama TNI-Polri. Mereka harus memastikan anggaran digunakan untuk pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Keamanan publik sangat penting dalam pembangunan. TNI-Polri bertugas memantau dan menegakkan kebijakan yang diperlukan. Kerja sama mereka esensial untuk menciptakan Ibu Kota Nusantara yang aman.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pentingnya menjaga diri tetap terinformasi mengenai kejadian global, silakan kunjungi artikel ini.

Kesimpulan

Rapat Kabinet Pleno di Ibu Kota Nusantara sangat penting. Ini menarik perhatian banyak orang, termasuk pejabat tinggi dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo fokus pada kebijakan ekonomi dan infrastruktur.

TNI-Polri aktif menjaga keamanan. Menteri dan kepala lembaga juga memberikan masukan penting. Istana Garuda di IKN menjadi tempat peresmian proyek-proyek besar. Selengkapnya di sini.

Publik harus waspada terhadap penipuan yang menggunakan nama Baim Wong. Informasi tentang mobil gratis untuk 10 warga Timor Leste adalah hoaks. Penipu berhasil diringkus di April 2023, dengan korban kehilangan Rp 20 juta¹⁸.

Link Sumber

More

1. AHY Bocorkan Sidang Kabinet di IKN Besok Bahas Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo – https://www.merdeka.com/peristiwa/ahy-bocorkan-sidang-kabinet-di-ikn-besok-bahas-transisi-kepemimpinan-jokowi-ke-prabowo-196356-mvk.html
2. RUU Wantimpres Disepakati, Akankah Jokowi Jadi Penasihat Prabowo? – https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/10/ruu-wantimpres-disepakati-akankah-jokowi-jadi-penasihat-prabowo
3. Fenomena Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong, Gelora: Ancaman Serius bagi Keberlanjutan Demokrasi Indonesia – LiraNews.com – https://liranews.com/fenomena-calon-tunggal-lawan-kotak-kosong-gelora-ancaman-serius-bagi-keberlanjutan-demokrasi-indonesia/
4. Baleg DPR Setujui 9 Perubahan Penting dalam Regulasi Imigrasi Indonesia – https://www.merahputih.com/post/read/baleg-dpr-setujui-9-perubahan-penting-dalam-regulasi-imigrasi-indonesia
5. Waketum Golkar Pastikan Pengganti Airlangga Berasal dari Pihak Internal – https://www.viva.co.id/berita/politik/1741762-waketum-golkar-pastikan-pengganti-airlangga-berasal-dari-pihak-internal
6. Presiden Diberi Keleluasaan Tentukan Jumlah Kementerian – https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/699615/presiden-diberi-keleluasaan-tentukan-jumlah-kementerian
7. Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna Pertama di IKN Hari Ini – https://nasional.kompas.com/read/2024/08/12/07383401/presiden-jokowi-gelar-sidang-kabinet-paripurna-pertama-di-ikn-hari-ini
8. RUU Kementerian Negara Disepakati DPR dan Pemerintah, Siap Dibawa ke Paripurna – https://nasional.kompas.com/read/2024/09/09/21324481/ruu-kementerian-negara-disepakati-dpr-dan-pemerintah-siap-dibawa-ke
9. Ada Misteri dalam Proses Kreatif Menulis Jurnalistik – https://pwi.or.id/post/ada-misteri-dalam-proses-kreatif-menulis-jurnalistik
10. VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK ‘Obok obok’ Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita – https://www.merdeka.com/peristiwa/video-nasib-menteri-desa-kakak-cak-imin-usai-kpk-obok-obok-rumahnya-gepokan-uang-tunai-disita-196290-mvk.html
11. Pers Miliki Peran dalam Pengawasan Pilkada – https://pwi.or.id/post/pers-miliki-peran-dalam-pengawasan-pilkada
12. Polda Babel-PWI Babel Berkolaborasi Kawal Pemilukada Serentak 2024 – https://pwi.or.id/post/polda-babel-pwi-babel-berkolaborasi-kawal-pemilukada-serentak-2024
13. Rencana Sidang Kabinet Perdana Jokowi di IKN, Simbol Proyek Tak Gagal? – https://www.liputan6.com/news/read/5653917/rencana-sidang-kabinet-perdana-jokowi-di-ikn-simbol-proyek-tak-gagal
14. Ombudsman: IKN Jangan Jadi Kota Multifungsi seperti Jakarta – https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-ikn-jangan-jadi-kota-multifungsi-seperti-jakarta
15. Berita Terbaru UUKementerianNegara Hari Ini – https://mediaindonesia.com/tag/UU-Kementerian-Negara
16. Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Berkantor di IKN, Gelar Rapat Paripurna Terakhir hingga Reshuffle Kabinet – arikamedia.id – https://arikamedia.id/jokowi-akhiri-masa-jabatan-dengan-berkantor-di-ikn-gelar-rapat-paripurna-terakhir-hingga-reshuffle-kabinet/
17. Idul Adha dan 5 Hikmah Agung Syariat Qurban – https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/mui/idul-adha-dan-5-hikmah-agung-syariat-qurban
18. Waspada Penipuan Giveaway Mobil Bagi Warga Timor Leste Catut Nama Baim Wong – https://www.merdeka.com/cek-fakta/waspada-penipuan-giveaway-mobil-bagi-warga-timor-leste-catut-nama-baim-wong-196262-mvk.html

Pams - Gossip Column

See Full Bio

Kebijakan Publik Keputusan Kabinet Nusantara Pemerintahan Pertemuan Tingkat Tinggi Politik Nasional Presiden Indonesia Rapat Kabinet Pleno Strategi Pembangunan

Last modified: September 12, 2024